Thelink1News, Bandar Lampung–
Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pembangunan di Universitas Tulangbawang (UTB) Lampung mencoreng dunia.
Pasalnya, proyek pembangunan laboratorium di Universitas swasta tersebut dinilai penuh kejanggalan.
Universitas tersebut diduga mendapatkan proyek berturut-turut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan nilai fantastis, mencapai Rp6,9 miliar dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 UTB menerima proyek pembangunan laboratorium senilai Rp3,54 miliar yang dikerjakan oleh CV Tuah Derajat.
Tak berselang lama, di tahun 2024, universitas ini kembali mendapatkan proyek serupa dengan nilai Rp3,49 miliar yang dikerjakan oleh CV Nacita Karya.
Menanggapi hal ini, Ketua Aliansi Masyarakat Lampung (AML), Sunawradi, menilai ada indikasi kuat praktik KKN dalam pengalokasian proyek tersebut.
“Ini patut diduga kuat ada indikasi KKN. Apa dasarnya universitas swasta bisa mendapatkan proyek berturut-turut dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung?” tegas Sunawradi, Selasa (25/2/2025).
Ia menambahkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur pendidikan seharusnya dilakukan dengan prinsip transparansi dan pemerataan.
“Ada banyak universitas lain di Lampung yang masih minim perhatian, tapi justru UTB terus mendapat kucuran dana besar dalam waktu singkat. Ini jelas harus di audit,” ujarnya.
Dugaan Konflik Kepentingan, Petinggi UTB Diduga Terlibat
AML juga menyoroti keterlibatan salah satu petinggi UTB, Ir. Tony Ferdinansyah, S.T., M.T., yang diketahui memiliki jabatan strategis di Dinas PKPCK Provinsi Lampung.
Tony Ferdinansyah merupakan Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Indonesia Lampung (YAPIPILA), yayasan yang menaungi UTB, sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Dinas PKPCK.
Keterkaitan ganda ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai potensi konflik kepentingan dalam pemberian proyek kepada UTB.
“Bagaimana mungkin sebuah universitas swasta mendapatkan proyek besar dari dinas yang salah satu pejabatnya adalah petinggi yayasannya sendiri? Ini jelas janggal dan harus diusut,” tegas Sunawradi.
AML Desak Kejati Lampung dan BPK Audit Proyek
AML mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan ini.
Selain itu, mereka juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit mendalam terkait penggunaan anggaran dalam proyek ini.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak UTB, Kadis Perkim Thomas Edwin, dan Sekretaris Dinas PKPCK Tony Ferdinansyah masih belum memberikan keterangan resmi meskipun telah dihubungi untuk konfirmasi.
Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan KKN ini demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. (*)
(Thelink1News/red)Memalukan, Pembangunan Ruang Laboratorium Universitas Tulangbawang Lampung ‘Dilumuri’ Praktik KKN
Thelink1News, Bandar Lampung-
Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pembangunan di Universitas Tulangbawang (UTB) Lampung mencoreng dunia.
Pasalnya, proyek pembangunan laboratorium di Universitas swasta tersebut dinilai penuh kejanggalan.
Universitas tersebut diduga mendapatkan proyek berturut-turut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan nilai fantastis, mencapai Rp6,9 miliar dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 UTB menerima proyek pembangunan laboratorium senilai Rp3,54 miliar yang dikerjakan oleh CV Tuah Derajat.
Tak berselang lama, di tahun 2024, universitas ini kembali mendapatkan proyek serupa dengan nilai Rp3,49 miliar yang dikerjakan oleh CV Nacita Karya.
Menanggapi hal ini, Ketua Aliansi Masyarakat Lampung (AML), Sunawradi, menilai ada indikasi kuat praktik KKN dalam pengalokasian proyek tersebut.
“Ini patut diduga kuat ada indikasi KKN. Apa dasarnya universitas swasta bisa mendapatkan proyek berturut-turut dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung?” tegas Sunawradi, Selasa (25/2/2025).
Ia menambahkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur pendidikan seharusnya dilakukan dengan prinsip transparansi dan pemerataan.
“Ada banyak universitas lain di Lampung yang masih minim perhatian, tapi justru UTB terus mendapat kucuran dana besar dalam waktu singkat. Ini jelas harus di audit,” ujarnya.
Dugaan Konflik Kepentingan, Petinggi UTB Diduga Terlibat
AML juga menyoroti keterlibatan salah satu petinggi UTB, Ir. Tony Ferdinansyah, S.T., M.T., yang diketahui memiliki jabatan strategis di Dinas PKPCK Provinsi Lampung.
Tony Ferdinansyah merupakan Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Indonesia Lampung (YAPIPILA), yayasan yang menaungi UTB, sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Dinas PKPCK.
Keterkaitan ganda ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai potensi konflik kepentingan dalam pemberian proyek kepada UTB.
“Bagaimana mungkin sebuah universitas swasta mendapatkan proyek besar dari dinas yang salah satu pejabatnya adalah petinggi yayasannya sendiri? Ini jelas janggal dan harus diusut,” tegas Sunawradi.
AML Desak Kejati Lampung dan BPK Audit Proyek
AML mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan ini.
Selain itu, mereka juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit mendalam terkait penggunaan anggaran dalam proyek ini.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak UTB, Kadis Perkim Thomas Edwin, dan Sekretaris Dinas PKPCK Tony Ferdinansyah masih belum memberikan keterangan resmi meskipun telah dihubungi untuk konfirmasi.
Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan KKN ini demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. (*)
(Thelink1News/red)
