MENGGALA,(TL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendapuk Pemkab Tulangbawang di
peringkat kedua, capaian monitoring control for prevention (MCP) tingkat Provinsi Lampung.
Untuk tingkat Nasional, Tulangbawang menempati urutan ke 11 untuk capaian MCP tahun 2020.
Hasil monitoring KPK, MCP Kabupaten Tulangbawang mencapai 91,63 persen.
Capaian ini berhasil mengungguli MCP Pemkot Bandar Lampung yang ada di angka 84, 88 persen yang berada di urutan ke tiga.
Bahkan, capaian MCP Pemkab Tulangbawang juga mengungguli MCP Pemprov Lampung 80,66 persen yang berada di urutan ke empat.
MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ini merupakan sistem yang dibangun KPK dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan.
MCP meliputi delapan area perubahan, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.
“MCP Tulangbawang tahun 2020 masih masuk tiga besar di tingkat provinsi, dan 11 besar di tingkat nasional. Semoga Dana Insentif Daerah (DID) untuk masyarakat Tuba tetap didapat dan akan dipakai untuk perbaikan jalan,” terang Bupati Winarti, Minggu (21/02).
Winarti menyebut, capaian MCP yang diraih Tuba itu meliputi delapan area intervensi program pencegahan korupsi.
Diantaranya, melalui rencana aksi yang terukur yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu, dan kapabilitas APIP.
“Kemudian juga manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola Dana Desa,” paparnya
Winarti berharap, capaian MCP Tulangbawang dapat terus ditingkatkan.
“Capaian ini sebagai penanda perubahan ke arah lebih baik tata kelola pemerintahan, termasuk pengadaan barang dan jasa, kita sudah lebih baik,” tandas Winarti. (De2)
Caption: Bupati Tulangbawang Winarti mengikuti Rapat Kordinasi Program Pencegahan Korupsi bersama KPK RI yang diikuti seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung secara Virtual, Jumat (19/02) pekan kemarin. (Red)
