METRO,thelink1news.com – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Metro resmi menetapkan adanya dugaan pelanggaran pidana kampanye politik yang melibatkan Wakil Wali Kota Metro, Qomaru Zaman, dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di instansi pemerintah setempat.
Hasil tersebut diputuskan melalui rapat pleno yang melibatkan unsur Kejaksaan, Bawaslu, dan Kepolisian Kota Metro, Sabtu (5/10/2024).
Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menemukan indikasi kuat pelanggaran pidana yang diduga dilakukan Bakal Calon Wakil Walikota Metro, Qomaru Zaman.
“Karena ini ada dugaan pelanggaran pidana, kami bersepakat untuk menindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Proses selanjutnya akan ditangani oleh Kepolisian,” ujar Badawi saat dikonfirmasi Wartawan.
Menurut Badawi, hasil penyelidikan diperkirakan akan memakan waktu hingga dua pekan. Setelah bukti mencukupi, perkara dugaan kampanye dengan memanfaatkan bantuan sosial milik negara tersebut bakal dilanjutkan ke Kejaksaan.
“Setelah penyelidikan selesai, kami akan melihat hasilnya. Jika bukti mencukupi dan saksi-saksi mendukung, proses akan dilanjutkan ke Kejaksaan,” tambahnya.
Terkait proses pemanggilan saksi dan terduga, Badawi menjelaskan bahwa Bawaslu hanya berperan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat. Keputusan untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan adalah wewenang kepolisian.
“Kami hanya mengawal dan mendampingi proses ini. Bukti video yang tersebar luas itu ranah kepolisian untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Badawi juga menekankan bahwa temuan dugaan pelanggaran ini berasal dari Bawaslu setelah adanya informasi yang diperoleh dari video tersebut.
“Ini tidak ada laporan, tapi temuan kami. Berdasarkan video tersebut, kami membentuk tim penyelidikan yang didampingi Kejaksaan dan Polres,” jelasnya.
Meski demikian, ketika ditanya siapa saja pihak yang terlibat dalam penyelidikan, Badawi memilih untuk menyerahkan hal tersebut ke kepolisian.
“Peran kami hanya sebagai pengawas dan pendamping,” tutupnya.
Langkah ini menandai sikap Gakkumdu Kota Metro dalam menegakkan keadilan dan memastikan netralitas aparatur pemerintah dalam kegiatan politik, khususnya dalam masa Pilkada di Bumi Sai Wawai. (Tim)
